 |
| Anggota DPRD Sulut Felly Runtuwene |
Jurnal,
Manado-Srikandi DPRD Sulut yang satu ini memang dikenal sebagai
Legislator yang getol menyuarakan kepentingan rakyat. Apapun yang
dibahas di Lembaga DPRD Sulut terutama menyangkut APBD, Anggota Dewan
dari dapil Minsel ini tak pernah berhenti menyorot penggunaan dana
tersebut, apalagi untuk kepentingan jauh dari kesejahteraan masyarakat.
Felly Runtuwene dari Partai Nasdem orangnya.
Seperti saat pelaksanaan rapat pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggran Tahun 2017, Rabu (9/11/2016) antara Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sulut dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemprov Sulut.
Menurut politisi cantik juga anggota banggar ini, penataan anggaran tahun depan memang sudah terarah dan infrastruktur jadi perhatian pemerintah.
"Namun harus diingat, infrastruktur bukan hanya menyangkut jalan atau pun pembangunan gedung. Air bersih pun bagian dari infrastruktur. Fakta, saat ini masih banyak masyarakat yang mengeluh karena kekurangan air bersih, padahal air bersih sangat penting bagi kelangsungan hidup masyarakat," ucap Legislator 2 periode di Deprov ini.
Dirinya pun mempertanyakan rencana penganggaran di sekretariat daerah (Setda) Sulut berbandrol Rp. 150 miliar. "Kita setuju untuk pertanian, pendidikan dan lainnya, tapi masih ada yang bisa kita kurangi. Angka untuk setda 150 miliar, itu untuk apa semua?," tanya Runtuwene.
Sementara, Sekretaris Provinsi Sulut (Sekprov) Edwin. H Silangen saat diwawancarai usai rapat mengatakan, anggaran yang sebelumnya direncanakan Rp.189 miliar kini tinggal Rp.150 miliar. "Coba cermati di infrastruktur, di biro perlengkapan. Ini membangun hampir 60 miliar. Infrastruktur kan bukan hanya jalan, ada pendidikan, kesehatan, sanitasi. Infrastruktur tetap terpenuhi," singkat Sekprov.(Bin)
Seperti saat pelaksanaan rapat pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggran Tahun 2017, Rabu (9/11/2016) antara Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sulut dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemprov Sulut.
Menurut politisi cantik juga anggota banggar ini, penataan anggaran tahun depan memang sudah terarah dan infrastruktur jadi perhatian pemerintah.
"Namun harus diingat, infrastruktur bukan hanya menyangkut jalan atau pun pembangunan gedung. Air bersih pun bagian dari infrastruktur. Fakta, saat ini masih banyak masyarakat yang mengeluh karena kekurangan air bersih, padahal air bersih sangat penting bagi kelangsungan hidup masyarakat," ucap Legislator 2 periode di Deprov ini.
Dirinya pun mempertanyakan rencana penganggaran di sekretariat daerah (Setda) Sulut berbandrol Rp. 150 miliar. "Kita setuju untuk pertanian, pendidikan dan lainnya, tapi masih ada yang bisa kita kurangi. Angka untuk setda 150 miliar, itu untuk apa semua?," tanya Runtuwene.
Sementara, Sekretaris Provinsi Sulut (Sekprov) Edwin. H Silangen saat diwawancarai usai rapat mengatakan, anggaran yang sebelumnya direncanakan Rp.189 miliar kini tinggal Rp.150 miliar. "Coba cermati di infrastruktur, di biro perlengkapan. Ini membangun hampir 60 miliar. Infrastruktur kan bukan hanya jalan, ada pendidikan, kesehatan, sanitasi. Infrastruktur tetap terpenuhi," singkat Sekprov.(Bin)