Header Ads

Dari roling kepsek MJP Harap Mutu Pendidikan ditingkatkan

JurnalManado - Tanggapan keras dari Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) Melky J Pangemanan (MJP), terkait Rolling kepala sekolah (kepsek) SMU/SMK yang dilakukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Utara (Sulut), Selasa (7/1/2020).

"Roling harus dilihat secara objektif,"kata Ketua PSI Sulut kepada JurnalManado.com, Rabu (8/1/2020) diruang kerjanya.

Lanjut legislator Daerah Pemilihan (Dapil) Minut-Bitung itu, reword and punishment harus di berikan Pemerintah Provinsi dengan melihat rolling itu harus disesuaikan dengan kebutuhan.

Namun, tentunya dalam berbagai temuan di lapangan termasuk laporan kemarin. Saat waktu anggota dewan turun menyerap aspirasi (reses) memang fakta yang ada, akan tetapi beberapa keluhan dari masyarakat terkait dengan pelayanan pendidikan di sekolah terlebih di SMU/SMK.

Melihat akan hal ini DPRD Provinsi Sulut mendorong perbaikkan pendidikan tidak hanya pada rana melakukan rolling pejabat, yaitu kepala sekolah SMU/SMK,akan tetapi kita harus melihat pada dasar pendidikan lebih pada fundamentalish yaitu bagaimana pemberian pelayanan yang baik pada peserta didik di dalamnya guru yang jumlahnya disesuaikan dengan kuota siswa dan guru.

Sesuai dengan siswa yang ada, jangan sampai kekurangan guru di setiap sekolah yang ada banyak keluhan guru-guru di setiap kabupaten/kota tidak memenuhi kuota tersebut.

Sehingga pelayanan pendidikan untuk siswa di abaikan, tapi ada juga sekolah-sekolah dibeberapa kab/kota berlebihan oleh karena itu sebenarnya yang menjadi perhatian Pemerintah Provinsi adalah bagaimaina membagi secara profesional sesuai dengan kebutuhan tidak memandang, tidak melihat bahwa daerah ini merupakan daerah prioritas tapi semua wilayah menjadi prioritas dalam konteks pelayanan.

Pendidikan sangat penting menjadi fondasi yang sangat kuat untuk kita menghasilkan kader-kader peserta didik yang memiliki sumber daya manusia yang membumi lebih dari itu juga bagaimana pembangunan infrastruktur sekolah-sekolah di daerah-daerah kepulauan, maupun di pedesaan.

Hal ini harus menjadi perhatian Pemerintah agar perbaikan pelayanan pendidikan itu secara komprehensif dibangun tidak sekedar mempersiapkan mutu pendidikan tapi sarana dan prasarana yang di tunjang. (tino)
Diberdayakan oleh Blogger.