Bagi politisi PKB Sulut, langkah yang diambil Pemerintah Pusat ini, yang mewacanakan akan menghapus THL harus ditinjau kembali khususnya di Sulut.
Seperti THL guru dan tenaga kesehatan hal itu dianggap perlu sebab siapa yang akan mengajar dan siapa yang akan melayani jika ada kekurangan tenaga kesehatan.
Jadi wacana ini harus ditinjau kembali, jangan membuat atau menimbulkan polemik karena THL sudah dianggarkan di anggaran APBD.
" Saya berharap Pemerintah Pusat untuk meninjau kembali kebijakkan tersebut. Sehingga tidak akan menimbulkan masalah di daerah khusus di Sulut,"tegas Legislator Sulut daerah pemilihan (dapil) Bolmong raya," kepada JurnalManado.com diruang kerjanya Rabu (22/1/2020).
Sembari menambahkan, wacana penghapus THL sebagai wakil rakyat akan menyuarkan hal ini baik kepada Pemprov maupun di DPRD Sulut.
Solusi agar tidak ada permasalahan terkait dengan wacana ini. Pemerintah harus mengantisipasi sebelum ada penetapan penghapusan THL. Sehingga tidak akan menimbulkan polemik di masyarakat. (tino)