Jurnalmanado - Dalam menopang ketahanan sosial ekonomi masyarakat khususnya yang berada di desa, pemerintah pusat lewat Kementerian Dalam Negeri terus mendorong optimalisasi pemanfaatan dan pengawasan dana desa. Untuk itu Kemendagri bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa mengadakan Rapat Kerja Percepatan Penyaluran Dana Desa Tahun 2020 di Sulut. Kegiatan tersebut diselenggarakan di Gedung Mapalus Kantor Gubernur Sulut,Selasa (25/02/2020).
Wakil Gubernur Drs. Steven O.E. Kandouw yang hadir dalam kegiatan tersebut menyampaikan manfaat yang dirasakan masyarakat dari penyaluran dana desa. Wagub juga menyinggung soal kendala yang dihadapi dalam pemanfaatan dan pengawasan dandes.
“Bicara manfaat dana desa, sesuai data dari BPS, tahun 2019 lalu untuk pertama kalinya di Sulut tingkat penggangguran di desa lebih sedikit dari pada di kota. Itu artinya (dapat dicontohkan) dandes memberi kontribusi nyata dalam pembangunan dan perekonomian di desa.” ujar Wagub Kandouw.
Dikatakan Wagub Kandouw, namun kita sadari, pemanfaatan dana desa belumlah maksimal. Masih banyak potensi-potensi yang bisa kita optimalkan (melalui dandes). Pengalokasian dana desa yang tepat sasaran selama ini selalu kita upayakan, namun kenyataannya masih banyak kekurangan, termasuk pengawasan.
“Sudah lama Gubernur mengingatkan bahwa pemanfaatan dan pengawasan itu penting. Selama ini masih ada stakeholder terkait dana desa yang belum menguasai pengolahan dana desa. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Dirjen Keuangan Daerah dan para narasumber/pemateri yang hadir untuk memberikan pencerahan dalam hal pengolahan dandes.”Ujar Wagub Kandouw.
Mengakhiri sambutannya, Wagub Kandouw menitipkan pesan kepada Kementerian Dalam Negeri melalui Dirjen Bina Keuangan Daerah. “Untuk tahun depan, dana desa yang disalurkan di Sulawesi Utara kiranya dapat ditingkatkan.” pungkas Wagub.
Dalam kesempatannya mewakili Menteri Dalam Negeri membuka acara sekaligus membawakan sambutan, Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah DR. Mochamad Ardian Noervianto, M.Si. menyampaikan beberapa hal, termasuk arahan Presiden Joko Widodo lewat Kementerian Dalam Negeri.
“Kemendagri sangat mendukung ide mengenai rencana transfer langsung kepada daerah. Dalam Rapat Terbatas (Ratas) tentang penyaluran dandes beberapa waktu yang lalu Presiden Jokowi telah memberikan arahan agar dana ini sesegera mungkin untuk disalurkan ke daerah, dan Kemendagri agar melakukan pembinaan dan pengawasannya bersama-sama dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT).” ujar Dirjen Bina Keuangan Daerah.
“Presiden menekankan agar penyaluran dandes dapat dilakukan dengan lebih efektif dan manfaatnya lebih cepat dirasakan oleh masyarakat desa.” lanjutnya.
Diketahui, untuk tahun ini penyaluran dana desa dilakukan dengan mekanisme penyaluran dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD), dan penyaluran dari RKUD ke Rekening Kas Desa (RKD) dilakukan dalam tanggal dan waktu yang sama. Dengan mekanisme tersebut, diharapkan dana desa akan lebih cepat diterima oleh desa, pengendapan Dana Desa di RKUD tidak akan terjadi, serta tetap tercatat dalam APBD kabupaten/kota. Melalui mekanisme tersebut, diharapkan dapat membangunkan ketahanan ekonomi desa, di antaranya adalah program-program yang padat karya dan berdampak ke masyarakat.
Kegiatan yang diikuti lebih dari 2000 perserta yang terdiri dari seluruh camat dan kepala desa se-Sulawesi Utara tersebut juga dihadiri oleh Unsur FORKOPIMDA Sulut, Bupati Bolaang Mongondow Timur, Wakil Bupati Minahasa Utara, Wabup Bolaang Mongondow, Wabup Sangihe, Asisten III Setdaprov Sulut dan para pejabat lainnya. (jmc)