Hal ini secepatnya harus di seriusi oleh Pemerntah Pusat melalui anggaran pendapatan negara (APBN).
Hal ini disampikan Ketua Komisi IX DPR RI, Felly Esterlita Runtuwene (FER) kepada JurnalManado.com Senin (30/3/2020) melalui whatsup pribadinya.
"Saya minta Pemerintah Pusat serius dalam penanganan wabah Covid-19 lewat anggaran yang ada di APBN 2020.
Penanganan virus ini tidak boleh ada batasan. Dimana minimal Rp250 triliun, atau 10 persen hingga 15 persen dari APBN 2020 yang berjumlah Rp2.540 triliun segera dikucurkan untuk daerah-daerah yang tingkat kasus Covid-19 sangat tinggi.
“Jumlah korban meninggal kita sudah lebih dari 100. Padahal kasus positifnya hanya di angka 1.000 lebih. Death rate kita berarti 8,8 persen. Ini menjadi angka tertinggi di Asia dan nomor dua di dunia. Dan ini terjadi setiap hari.
“Kami, Komisi IX sangat memahami keadaan Pemerintah hari ini. Tapi tidak ada jalan lain selain fokus anggaran ke Covid-19. Untuk pembangunan fisik,
infrastruktur sebaiknya di-hold dulu. Realokasikan ke Covid-19,” ungkap Felly kepada wartawan,
Menurut dia, anggaran sebesar Rp250 triliun tersebut akan digunakan untuk pembangunan dan penambahan infrastruktur laboratorium Covid-19 yang memadai di seluruh propinsi. Khususnya di rumah-rumah sakit rujukan.
“Untuk menekan penyebaran Covid-19 di Indonesia yang sudah mencapai 8 persen, kita harus punya infrastruktur laboratorium yang memadai dengan alat-alat yang berstandar WHO,” cetus Felly.
Terlebih, perlindungan terhadap para tenaga medis.
“Kita fokus bereskan Covid-19 ini dulu.
Selain itu, anggaran yang akan dialihkan nanti akan digunakan untuk pemeriksaan secara massal kepada seluruh warga, agar diagnosa Covid-19 bisa segera diikuti dengan perawatan intensif.
“Pemerintah harus segera melakukan rapid test secara massive di tiap-tiap kecamatan, dan diteruskan dengan pemeriksaan Swab dan PGR katanya.
Selain itu, anggaran ini juga untuk menyewa tenaga medis dan volunteer untuk test Covid-19.
Kita harus sediakan payung sebelum hujan. Bukan sudah hujan baru cari payung. Jangan sampai sudah dilakukan partial lockdown, tapi kemudian hanya menunggu jika ada pasien yang positif baru bergerak,” desak Felly.
Karena meski Pemerintah telah menyiapkan Wisma Atlet Jakarta menjadi tempat mengisolasikan pasien positif corona, namun Felly mengatakan peralatan kesehatan di sana belum secanggih di Rumah Sakit penyakit infeksi Prof Dr Sulianti Saroso Sunter.
“Jadi anggaran yang akan direalokasi ini juga untuk memperlengkap peralatan-peralatan kesehatan di rumah-rumah sakit rujukan, ataupun tempat-tempat yang disediakan pemerintah untuk mengisolasi pasien positif corona,” tukasnya.
Felly juga menyoroti dua sisi yang dalam hematnya menjadi kendala utama pola penanganan Covid-19 sejauh ini. Pertama adalah birokrasi, kedua dari sisi administrasi.
“Ini artinya, birokrasi kita masih jadi soal; dan kedua, administrasi atau kerja sama di antara lembaga-lembaga pemerintahan tidak terjadi dengan baik. Dan ini tidak bisa menunggu lagi, korban jiwa bisa semakin banyak jika situasinya terus begitu,” kata dia.
Felly menilai, harus ada terobosan yang dilakukan oleh pemerintah. Pertama, dia mengusulkan adanya kepres tentang status bencana non alam.
Kedua, harus ada alokasi anggaran yang memadai.
Menurut dia, belum optimalnya penanganan adalah dalam hal alokasi anggaran yang belum di mengusulkan anggaran untuk penanganan Covid-19 setidaknya di angka 10 sampai 15 persen APBN.
Untuk mengalokasikan anggaran tersebut, Presiden Jokowi segera mengeluarkan Perppu pengganti UU APBN Tahun anggaran 2020. Dengan Perppu tersebut, lanjut Felly, realokasi anggaran berbagai sektor bisa dilakukan dengan cepat.
Dia menilai Inpres No 4 Tahun 2020 tidak memadai untuk pola penanganan yang serius terhadap wabah ini. Selain pelaksanaannya juga belum terlihat hingga detik ini, alokasinya juga jauh dari memadai.(tino)