Akhirnya, berhembus wacana termasuk usulan pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).
Munculnya wacana tersebut, Ketua Dewan perwakikan rakyat daerah(DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) Andrei Angouw (AA),mengingatkan agar Pemerintah Daerah (Pemda) sebaiknya wacana tersebut di kaji secara detail apabila akan diusulkan PSBB.
“Kita ketahui bersama PSBB merupakan kewenangan Pemerintah pusat. Saya harap Pemerintah Daerah masing-masing untuk mengkaji sebaik-baiknya dampak dari PSBB itu,”tegas politisi PDIP Sulut kepada JurnalManado.com Selasa (12/4/2020).
Legislator Sulut itu mengibaratkan Pemerintah daerah 'dokter'.
“Ibaratnya kitakan sedang sakit, Pemerintah itu adalah dokter.
Dokter harus kaji sebaik mungkin kalau obatnya ringan, sakitnya tidak sembuh, kalau obatnya keras, bisa-bisa overdosis,”tutup Angouw.(tino)