Langkah preventif pun diambil. Diawali dengan keputusan meliburkan persekolahan untuk menyelamatkan para siswa dan guru yang rentan, dilanjutkan dengan penguatan organisasi, pengadaan peralatan medis, hingga penyediaan rumah singgah untuk penanganan pasien terkait Covid.
Penyediaan rumah singgah oleh Pemerintah Kota Manado pun mengalami dinamika yang cukup tinggi. Beberapa kali titik atau lokasi yang sudah direncanakan untuk dijadikan rumah singgah, akhirnya dibatalkan karena berbagai alasan. Paling sering argumen yang dijadikan alasan ternyata berujung stigma terhadap pasien meskipun hanya berstatus orang dalam perjalanan, orang dalam pemantauan, atau pasien dalam pengawasan.
Dinamika yang sama juga terjadi di juga sempat dialami di lokasi Asrama Haji milik Kementerian Agama RI. Lokasi ini sebenarnya sudah dipersiapkan sejak awal April 2020, tetapi karena stigma dan proses penggunaan aset, pemanfaatannya baru dapat dilakukan pasca penandatanganan Memorandum of Understanding atau Nota Kesepahaman yang dilakukan oleh Walikota Manado, G.S. Vicky Lumentut dan Kepala Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara pada Rabu 01/07 setelah mendapatkan persetujuan Gubernur Sulawesi Utara, Bapak Olly Dondokambey, S.E.
Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid19 Dinkes Kota Manado sekaligus Sekretaris Dinas Kesehatan, dr. Marini Kapojos ketika dikonfirmasi, Senin (03/08/2020) di kantornya menjelaskan jika refocusing dan relokasi APBD Kota Manado sebagai bagian dari strategi penanganan kesehatan adalah kehadiran Rumah Singgah.
“Salah satu perwujudan dari refocusing dan relokasi APBD Kota Manado sebagai bagian dari strategi penanganan kesehatan adalah kehadiran Rumah Singgah sebagai fasilitas bagi pasien terkait Covid19,” katanya.
Lanjutnya, atas dukungan Wali kota Manado, Dinkes Manado menyiapkan 305 tempat tidur, kamar dengan fasilitas air panas, televisi pada bagian tertentu, serta pendingin ruangan. Khusus pendingin ruangan, mengingat karakter virus, tidak digunakan. Warga yang melakukan isolasi di rumah singgah juga kami siapkan makanan 3 kali sehari dan makanan ringan 2 kali sehari untuk menunjang asupan gizi dan imun.
“Sejak awal digunakan hingga saat ini, seluruh pasien terkait diterima di rumah singgah dan menjalani perawatan sesuai protokol covid yang ditetapkan,” jelas dr. Marini lagi.
Dokter Marini juga menambahkan bahwa sejak dioperasikan sebulan lalu, hingga saat ini Rumah Singgah tidak pernah menolak warga yang datang dan melakukan isolasi.
“Semua warga yang datang dan secara medik dapat dipertanggungjawabkan sebagai Kontak Erat Risiko Tinggi (KERT), Pasien Suspek, dan Terkonfirmasi Positif, semua diterima. Kategori yang tidak dapat diterima untuk diisolasi di rumah singgah adalah tidak bergejala, karena kalau bergejala harus diisolasi ke Rumah Sakit,” tutup dr. Marini.
Wali kota Manado, G.S. Vicky Lumentut selaku Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid19 saat dimintai tanggapannya soal Rumah Singgah Pemkot Manado di Asrama Haji menjelaskan jika untuk mendapatkan fasilitas Rumah Singgah ini, bukanlah suatu hal yanh mudah. Apalagi menggunakan fasilitas milik instansi yang lain, dalam hal ini fasilitas milik Kementerian Agama.
”Tidak mudah bagi torang di Pemkot Manado untuk mendapatkan fasilitas Rumah Singgah seperti di Asrama Haji Tuminting. Atas rekomendasi Pak Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey, Kementerian Agama melalui Kantor Kemenag Sulawesi Utara akhirnya menyetujui pemanfaatan Asrama Haji sebagai Rumah Singgah. Sejak 1 Juli, kita sudah mengoperasikan rumah singgah dengan berbagai fasilitas di 4 lantai yang ada serta kebutuhan makanan dan minumannya,” jelas Wali Kota GSVL.
Lanjutnya, karena fasilitas ini sangat penting, Rumah Singgah Asrama Haji, terbuka untuk semua warga Manado yang membutuhkan karantina atau isolasi akibat terkait Covid19. (Ipeh)