Jurnal Manado - Badan Pengawas Pemilu Sulawesi Utara ( Bawaslu Sulut) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) bersama pemangku kepentingan (stakeholder) pencegahan, pengawasan, dan penindakan pelanggaran protokol covid-19 pada pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2020 di Provinsi Sulut di Best Western Lagoon Hotel, Selasa (27/10/2020).
Rapat tersebut dihadiri oleh Pjs Gubernur Sulut Agus Fatoni, Ketua Bawaslu Sulut Herwyn Malonda, Kapolda Sulut Irjen Pol RZ Panca Putra Simanjuntak, Komisioner KPU Meidy Yafeth Tinangon, Danrem 131/Santiago Brigjen TNI Prince Meyer Putong, dan Wakajati Sulut Raimel Jesaja.
Sesuai judulnya, fokus rapat tersebut lebih kepada penanggulangan pandemi virus corona (Covid-19).
Herwyn mengatakan bahwa penegakkan protokol kesehatan yang penting adalah seluruh jajaran siap menjalankan fungsi dan tugas masing-masing.
"Nanti ke depannya kami juga akan membuat evaluasi dan tentunya SOP," ujarnya.
Komisioner Bawaslu Sulut Kenly Poluan menyambung bahwa setiap 10 hari Bawaslu Sulut sudah merekap masalah-masalah yang terjadi di lapangan.
Ia juga mengatakan bahwa memang masalah terbesar di lapangan adalah penerapan protokol kesehatan seperti adanya massa yang terlalu banyak sehingga menimbulkan kerumunan besar.
"Kami sudah mengirimkan surat ke para paslon tapi memang sebagian besar tidak direspon," terangnya.
Selaku pihak pengamanan, Meyer menyatakan siap untuk selalu mengamankan situasi dalam semua proses Pilkada 2020.
"Kami akan menerjunkan 1.550 personel ke wilayah-wilayah yang rawan bermasalah. Sedangkan untuk saat ini sudah ada sekitar 500 personel yang standby," jelasnya.
Sedangkan Agus Fatoni yang ditemui usai acara menginginkan bahwa nantinya materi Pilkada 2020 fokus pada Covid-19.
"Terkait pilkada kami sudah sampaikan agar materinya fokus pada penanganan Covid-19 dan dampak sosial ekonominya," kata Agus Fatoni.(*)