Jurnal Manado - Beberapa waktu terakhir ini, sejak polemik pembahasan APBD Perubahan Kota Manado Tahun 2020 dimana di dalamnya terdapat pemberitahuan pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebesar Rp300 Milyar, berbagai isu berselewiran mulai dari jagat dunia maya, percakapan di rumah kopi, hingga diskusi perorangan dan kelompok.
Rata-rata menyoal keberpihakan Pemerintah Kota Manado terutama Walikota Dr GS Vicky Lumentut (GSVL) terhadap program percepatan penanganan Covid-19. Sementara kalangan menuding Walikota tidak cermat melakukan pergeseran anggaran atau dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Keuangan dan Mendagri disebut rasionalisasi.
Menurut kalangan yang gagal paham, ketidakcermatan Walikota GSVL telah berakibat pemotongan honor THL yang tidak sebanding dengan rasionalisasi atau pergeseran pada pos belanja lain seperti belanja modal atau infrastruktur lainnya.
Namun, Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Cerdas Command Center (KaPusTIK C3) Pemkot Manado Franky Mocodompis (FM) menekankan bahwa sejak memimpin Manado periode pertama dan kedua, Walikota GSVL sudah sungguh-sungguh menunjukkan keberpihakannya pada publik Kota Manado.
“Jika dihitung anggaran yang dikembalikan langsung kepada masyarakat dalam bentuk dana duka, universal coverage (UC), insentif pemuka agama, BPJS, per tahun bisa menyentuh angka lebih dari 100 Milyar per tahun. Mungkin banyak yang belum mendapat informasi, kalau pada pergeseran atau rasionalisasi anggaran dalam rangka percepatan penanganan Covid-19 misalnya, Walikota GSVL telah melakukan rasionalisasi atau menggeser Belanja Modal sebesar 90 persen,” ujarnya Senin (26/10/2020) siang tadi.
Proyek-proyek infrastruktur strategis dilakukan rasionalisasi yang dimaksud, antara lain seperti graha religi, pasar, hotmix jalan, jembatan, gedung kantor, dan lain-lain.
“Pada belanja modal tersebut dari 158 Milyar rupiah lebih, Walikota GSVL telah melakukan rasionalisasi sebesar 143 Milyar rupiah atau 90 persen,” jelas mantan Kabag Humas Setda Kota Manado ini.
Masih menurut FM, dari data ini masyarakat diajak membandingkan rasionalisasi yang Walikota GSVL lakukan pada dua jenis belanja yang sering dipolemikkan di masyarakat khususnya di media sosial.
“Kalau dilihat data belanja tidak langsung atau belanja pegawai yang terdiri dari komponen gaji, tunjangan, dan lain-lain. Dari anggaran sekitar 216 Milyar rupiah lebih, rasionalisasi yang dilakukan hanya berkisar 20 persen atau sekitar 44 Milyar rupiah,” ungkap FM.
Dikatakan pula, yang paling ramai atau menjadi tranding topic beberapa hari terkhir adalah Belanja Jasa Honor Tenaga Harian Lepas (THL). Dari total honor THL pada APBD 2020 sebesar 146 Milyar rupiah lebih, rasionalisasi yang dilakukan hampir mencapai 39 Milyar rupiah dengan prosentase 27 persen,” kata FM.
Ditegaskan pula, ekspos data pengelolaan keuangan pada masa pandemi dilakukan secara terpusat hingga kemungkinan besar banyak sekali stakeholder di daerah,.
“Kondisi seperti ini sangat mungkin ‘digoreng-goreng’ untuk kepentingan tertentu terutama menjelang Pilkada 2020,” tukasnya.
Hanya saja, Walikota GSVL selalu berpesan agar selaku ASN, semua mengedepankan etika, jangan emosi melayani pertanyaan publik, dengan tetap berikan keterangan yang memiliki dasar kajian dan kuat.
“Terutama kepada saya dan tim di Cerdas Command Center yang setiap hari berhadapan dengan masyarakat baik melalui kanal pengaduan di media sosial dan Call Center 112, kami selalu diberikan dorongan agar terus memperkaya literasi publik dengan sajian data, fakta, dan regulasi, serta proaktif mengajak masyarakat menghindari hoaks dan ujaran kebencian,” tandas FM.(***)