Jurnal Minut - Badan pengawas pemilihan umum (Bawaslu) kabupaten Minahasa Utara (Minut) kembali menggelar sosialisasi pengawasan partisipatif dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Utara tahun 2020.
Kegiatan sosialisasi kepada generasi muda di Minahasa Utara ini digelar di Hotel Sutan Raja Kalawat Minut,Jumat (06/11/2020) siang. Kegiatan dibuka secara resmi oleh Ketua Bawaslu Minut Simon Herman Awuy, SH.
Dalam sambutannya Awuy menyampaikan harapan agar kegiatan sosialisasi tersebut bisa membawah dampak positif bagi Tokoh Pemuda dan Pemudi dalam upaya bersama Bawaslu mengawal Pesta Demokrasi di Sulawesi Utara terlebih khususnya di Minahasa Utara.
“Kita semua berharap pesta demokrasi di Minut bisa berjalan dengan baik dan demokratis, untuk mewujudkannya tentu peran kita semua, termasuk tokoh tokoh pemuda Minut, dalam mengawasi pilkada 2020, sangat dibutuhkan,” kata Awuy.
Komisioner KPU lainnya, Rocky Marciano Ambar, SH., LL.M., MMKn menambahkan, tujuan kegiatan tersebut agar generasi muda mempunyai kepedulian khusus bersama-sama dengan Bawaslu dalam mengawal pesta Demokrasi pada Pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur Sulawesi Utara serta Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Utara Tahun 2020.
Kata Ambar, mengawal pesta Demokrasi bukan hanya tanggung jawab dari Penyelenggara saja, tetapi juga tokoh Pemuda dan Pemudi. Semua harus berperan memberikan edukasi-edukasi kepada masyarakat dengan kapasitas sebagai Tokoh Pemuda dan Pemudi yang berada di lingkungan atau tempat-tempat Peribadatan umat beragama contohnya di Gereja maupun di Masjid.
“Posisi ini sangat baik dalam memberikan edukasi kepada masyarakat bagaimana proses Demokrasi, agar masyarakat dalam menggunakan hak pilih nanti pada tanggal 9 Desember 2020 tidak mudah ditunggangi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab,” ujarnya.
Sementara pengamat Politik Ray Rangkuti yang tampil jadi nara sumber dalam kegiatan sosialisasi itu menyebut subtansi Demokrasi di Indonesia sudah menurun, dan jangan sampai teknisnya juga ikut menurun, dari mana kita tau bahwa subtansi Demokrasi di Indonesia menurun.?
“Pertama tentunya dapat kita lihat di tahun 2020 ini banyak sekali kita lihat praktek Dinasty Politik hampir diseluruh wilayah Indonesia. Mohon maaf kalau mau disebut Presiden juga masuk di dalamnya,” kata Rangkuti saat memaparkan materi sosialisasi terkait Pilkada.
Rangkuti menilai, politik dinasti tentunya bertentangan dengan Demokrasi yang diinginkan bersama. Demokrasi yang diinginkan bukan bertujuan untuk melanggengkan kekuasaan keluarga tertentu, tetapi sebaliknya untuk mendistribusikan kekuasaan kepada semua orang, karena salah satu semangat reformasi 1998 adalah anti Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN).
“Persoalan kedua adalah Politik Uang atau yang lebih dikenal dengan Money Politik yang makin mengkhawatirkan. Politik Uang sangatlah berbahaya dan jangan main-main dengan yang namanya Politik Uang,” pesannya.
Menurut Rangkuti, meski Pilkada ini tak sesuai harapan semua pihak akibat pandemi covid-19, penyakit Politik Uang harus dicegah agar Pilkada 2020 di Minahasa Utara boleh berjalan baik dan tidak ada politik uang.
Jerry Sumampouw yang juga jadi pemateri dalam kegiatan itu mengatakan, jiwa muda itu identik dengan perubahan dan sejarah pun mencatat hal itu. Oleh karena itu dia berharap generasi muda Minahasa Utara dapat menunjukkan sikap perubahan dalam tindakannya.
Menurut Sumampouw Satu diantara problem dalam penindakan pelanggaran pada Pilkada itu karena minimnya laporan dari masyarakat yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran Pemilu.
Sementara itu Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara Kordiv Pengawasan Kenlly Poluan, S. Pd., M.Si mengatakan bahwa kegiatan ini sagat penting dilaksanakan karena kita ketahui bersama bahwa selama Pemilu laporan masyarakat sangatlah minim terkait dengan dugaan pelanggaran Pemilu yang terjadi.
“Melalui kegiatan ini kami sebagai Bawaslu berharap agar semaksimal mungkin Tokoh Pemuda dan Pemudi bisa memberikan informasi ke Bawaslu apabilah ada dugaan-dugaan pelanggaran yang terjadi di lingkungan dimana kita tempati saat ini,” imbaunya.
Saat ini kami juga dari Bawaslu mendorong Pengawas ditingkat Kelurahan Desa melalui kegiatan kanvasing dengan berkunjung dari rumah ke rumah, guna untuk mensosialisasikan atau memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait dengan dampak dari Politik Uang, serta larangan-larangan dalam tahapan Pilkada yang akan berkunjung pada pelanggaran Pemilu tutup Poluan.(rilis)