Iklan

8 Februari 2021, 05:55 WIB
Last Updated 2021-02-08T13:55:59Z
Minsel

Warga Kecamatan Tenga Curhat Soal Infrastruktur Kepada Wakil Rakyat Dapil Sinonsayang


TENGA --Terungkap dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Murembang), Penyusunan RKPD Tahun 2022 Kecamatan Tenga. Dimana

keluhan masyarakat soal pembangunan masih tinggi,apalagi dampak dari Covid-19 begitu terasa di masyarakat. Belum lagi penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa BLT- DD bahkan bantuan UMKM menjadi pembicaraan utama. 

 Kegiatan Musrembang yang dilaksanakan di Balai Desa Tenga Kecamatan Tenga tersebut mayoritas pemerintah meneruskan aspirasi terkait pembangunan jalan lingkar penghubung 18 Desa. Mulai Dari Desa Tawaang, Tenga, Pakuweru, Pakuure, Boyong Atas tembus kecamatan Sinonsayang. 

"Jalan lingkar desa ini sangat penting, karena pelaksanan pembangunan di desa-desa ini sudah sangat lama tidak ada perbaikan bahkan peningkatan jalan," tutur Hukum Tua Pakuweru John Egeten, BPD Pakuure, Sekretaris Desa Tenga Sonny Lintong, BPD Tinanian dan sejumlah hukum tua lainnya. 

Menurut mereka, kondisi jalan utama butuh perhatian. Hal ini disebabkan karena Kecamatan Tenga merupakan salah satu wilayah yang masuk dalam Ibu Kota Kabupaten (IKK). Jika Kecamatan Tenga tertinggal jauh dengan IKK lainnya maka ini yang dipertanyakan masyarakat kepada pemerintah desa. Sehingga dengan adanya Musrembang ini apa yang menjadi aspirasi masyarakat di Desa lewat Musrembang tingkat desa bisa diteruskan. 

Tak hanya soal itu saja masalah bantuan langsung tunai dari Dana Desa (BLT-DD) dan penerimaan bantuan masyarakat untuk UMKM di desa, menjadi persoalan pelik. 

Terungkap dari semua hukum tua dan BPD yang hadir mempertanyakan soal itu.  Bahkan ini menjadi bumerang di desa karena banyak masyarakat yang menyoroti. 

"Justru pemerintah desa memberikan bantuan kepada warga menunjuk pada aturan. Sementara aturan yang ada  menjadi tumpang tindih. Satu dari Dinsos bilang lain, kemudian dari aturan lain harus melakukan hal lain. Jadi memang kami sangat dilematis," ungkap lagi para hukum tua saat menanyakan hal tersebut kepada utusan anggota DPRD Minsel Jecklin Koloay (Partai Perindo)  dan Franky Lengkey (PDIP).  

Keluhan dari Desa Sapa, Desa Sapa Barat dan Desa Sapa Induk juga hampir sama. Masyarakat mengharapkan pemerintah bisa memperhatikan kondisi jalan lingkar desa. Apalagi menurut Ketua BPD Desa Sapa, kondisi jalan pemukiman desa sudah bertahun-tahun diusulkan diperbaiki namun tidak ada tindaklanjuti. 

Mereka berharap, anggota dewan bisa memperjuangkan aspirasi yang ada. Sehingga apa yang diharapkan oleh masyarakat akan bisa terpenuhi.

Masalah pupuk untuk petani juga menjadi persoalan pelik. Menurut Sekretaris Desa Tenga Sonny Lintong, kondisi petani memperoleh pupuk di lapangan sulit. Pasalnya, jika nama petani tidak tercantum dalam kelompok tani maka petani tersebut tidak bisa terima pupuk. 

"Persoalannya jika kelompok tani yang diusulkan tidak disetujui oleh pemerintah lantas petani harus ambil pupuk dimana. Ini jadi kendala, apalagi ada informasi dari 10 nama misalnya yang diusulkan untuk dapat bantuan pupuk hanya dua nama saja yang disetujui," ungkapnya.

Makanya kedepan kata Lintong, pemerintah harus melakukan evaluasi mana kelompok tani yang benar-benar ada kelompok tani dan mana yang tidak. Dengan demikian akan diketahui jumlah kebutuhan pupuk di tingkat petani. "Kami harap anggota Dewan Dapil Tenga Sinonsayang akan bisa memperjuangkan hal ini," harapnya. 

Sekretaris Bapeda Pemkab Minsel Ir Romel Massie menjelaskan, apa yang menjadi keluhan dan perencanaan di desa dan apa yang disampaikan di Musrembang Kecamatan ini harus dituangkan dalam RKPD. 

Menurutnya, jika tidak masuk dalam RKPD maka semua usaha aspirasi yang disampaikan akan sia-sia. "Jadi memang harus tertuang dalam RKPD, sehingga ketika diperjuangkan di DPRD itu tidak menjadi masalah," tutur Massie yang mewakili Pemkab Minsel dalam Musrembang tersebut.

Acara Musrembang dihadiri Kapolsek Tenga IPTu Novie Maleke, Danramil Tenga, Camat Tenga, dan seluruh hukum tua dan BPD kecamatan Tenga .(tha)