Jurnal Manado – Wakil Gubernur Sulawesi Utara (Wagub Sulut) Steven O.E. Kandouw membuka Sosialisasi Menuju Wilayah Kota Bebas dari Pungli di Era Pandemi Covid-19, di Ruang Mapalus kantor Gubernur Sulut, Kamis (10-6-2021).
Kegiatan diselenggarakan oleh Satgas Saber Pungli ini diikuti oleh para Inspektur Daerah Kabupaten/Kota se-Sulut.
Wagub Kandouw mengatakan atas nama Gubernur Olly Dondokambey, Pemerintah Provinsi dan seluruh Rakyat Sulut mengucapkan selamat datang kepada Kepala Satgas Saber Pungli di Kota Nyiur Melambai.
Dikatakan Wagub Kandouw, Pemprov Sulut merespon positif pelaksanaan sosialisasi ini serta sangat mendukung pencanangan Kota Bebas Pungli di Sulut.
“Kiranya rangkaian kegiatan saber pungli ini akan mengoptimalkan pemberantasan pungli ke depan. Sehingga penyelengaraan Administrasi serta pelayanan Publik dapat senantiasa mampu menunjukkan ke arah semakin efektif dan efisien,” tuturnya.
Lanjut Kandouw, Pelayanan publik di Sulut sejauh ini senantiasa menunjukan kualitas ke arah yang lebih baik, dimana dari tahun 2016 hingga tahun 2021 kita mengacu pada misi ke tujuh Sapta Cipta Pembangunan Daerah yakni mewujudkan Sulawesi Utara yang Berkepribadian melalui Tata Kelola Pemerintahan yang Baik.
“Sasarannya antara lain meningkatkan integritas dan akuntabilitas, meningkatkan kualitas pemberantasan korupsi dan menyelenggarakan pelayanan publik yang berdaya saing,” jelasnya.
Wagub menambahkan bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik di daerah, Misi Pembangunan 2021-2026 adalah menciptakan Pemerintahan yang baik dan bersih.
“Untuk konsisten meningkatkan kualitas layanan publik di daerah, dalam pembangunan 2021-2026 disematkan Misi Pemerintah yang baik dan bersih didukung oleh sinergitas antar daerah yang di dalamnya termuat strategi peningkatan kualitas layanan publik, termasuk pemberantasan pungli,” tandasnya.
Sementara itu Ketua Saber Pungli Pusat Komjen. PoL. Drs. Agung Budi Maryoto, M,Si mengatakan bulan lalu pihaknya telah melaksanakan kegiatan yang sama di Provinsi Aceh, dan direncanakan minggu depan di Provinsi Kalimantan Selatan, kemudian Provinsi Kepri dan Provinsi Daerah Istimewa Jogjakarta.
“Presiden telah menetapkan 5 program kerja atau sejumlah prioritas yang akan dikerjakan 5 tahun mendatang yang pertama pembangunan sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur, penyederhanaan segala bentuk regulasi, penyedehanaan birokrasi dan transformasi ekonomi,” ungkapnya seraya menambahkan Presiden juga menjelaskan bahwa mainset birokrasi harus dirubah sehingga kecepatan melayani, kecepatan memberikan ijin menjadikan kunci bagi reformasi birokrasi.
Agung juga menyampaikan bahwa pada pertemuan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Watimpres, salah satu hasil perdebatan tersebut membahas tentang daerah yang menghambat UMKM dan masih praktek pungli pada pelayanan publik.
“Oleh karena itu, Satgas Saber Pungli dan UPP Daerah Kabupaten/Kota dapat memperdayakan perannya untuk mengatasi permasalahan tersebut,” tukasnya.
Kegiatan dilanjutkan dengan Pencanangan Kota dan Kabupaten Provinsi Sulut bebas pungli, kemudian dilakukan pemberian plakat
(*man)