JurnalManado - Fraksi PDIP Dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) Kabupaten Kepulauan Sitaro mengeluh ke Dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) Komisi lV.
Kedatangan Anggota DPRD Sitaro dari Fraksi PDIP di terima personil Komisi lV Melky J Pangemanan (MJP),dalam pertemuan itu, DPRD Sitaro mengeluh soal BPJS semenjak Tahun 2020 sekitar 17 ribu lebih masyarakat Kabupaten Sitaro kartu BPJS nya tidak aktif sampe saat ini.
Mendengar keluhan itu Ketua PSI Sulut langsung menyikapi dengan menghadirkan pihak BPJS, mempertanyakan soal tersebut.
Setelah berkoordinasi dengan pihak BPJS memang pembiayaan yang dari APBD Provinsi di Tahun 2020 itu ternyata mengkonversi 17192 kepesertaan BPJS yang ada di Kepulauan Sitaro Tahun 2021 tinggal menyisakan 1903, ternyata ada sekitaran hampir 17.000-16000 lebih 16000 lebih yang tidak lagi di cover oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Sulut).
Oleh karena itu, fungsi kami selalu DPRD Komisi lV mengingatkan kepada Pemerintah Provinsi melalui Dinas dana anggaran pendidikan apalagi pelayanan umum pelayanan pendidikan layanan kesehatan ini adalah tanggung jawab Pemerintah Daerah.
Sementara itu hadir pada pertemuan tersebut, dari Pimpinan BPJS Vanny Toar diketahui kondisi saat ini yang terjadi di 2021 itu telah kami bahas itu dengan Provinsi dengan Pemerintah Provinsi kondisi sehingga di Tahun 2001 ini anggarannya memang tidak seperti 2020 mungkin salah satu dengan masukan dari Pimpinan dan Anggota DPRD ditata 3 miliar dan untuk penggunaan melihat itu belum sepenuhnya terpakai karena kondisi yang sesuai dengan perjanjian kerjasama Maret Maret yang 2001 itu untuk memasukkan data nya itu belum Full semuanya jadi di TKS nya Rp9.000 ternyata realisasinya itu dari awal itu Rp6.000 nanti naik per Agustus itu baru 7600. (tino)