JurnalManado - 17 ribu masyarakat Kabupaten Kepulauan Sitaro tidak aktif lagi sebagai peserta BPJS.
Hal ini ditanggapi serius Anggota Dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) Tonny Supit.
Kepada JurnalManado.com mantan Bupati Sitaro itu mempertanykan hal tersebut ke pihak BPJS.
"Tahun pertama, 2019 itu ada subsidi dari Provinsi untuk masyarakat yang wajib mendapatkan BPJS pada tahun pertama itu berjalan baik,
Tetapi pada tahun kedua saya, juga mempertanyakan Kenapa pembayarannya distop apakah ada kendala data atau kendala yang lain-lain.
Saya juga tidak tahu itu yang lagi belum ada jawaban sampai saat ini seiring dengan waktu tentu ada pertambahan masyarakat yang mendapatkan BPJS dan juga karena kopian ada yang tadinya dari BPJS Mandiri yang bayar sendiri sudah tidak mampu lagi untuk mereka bayar iuran.
Diketahui Pemerintah juga memberikan mereka subsidi dengan membayar lanjutan iuran BPJS yang tadinya Mandiri seperti itu.
Sebagai wakil rakyat saya mempertanyakan kepada Dinas Sosial Provinsi apakah anggarannya sudah disetop atau seperti apa Dinas Sosial Daerah Provinsi Sulut. (tino)