Iklan

May 17, 2022, 01:43 WIB
Last Updated 2022-05-17T08:43:56Z
PemerintahanUtama

BKD Sulut Gelar Pemutakhiran Data Lewat ePegawai. Sekprov : Ini Untuk Wujudkan Data Akurat


Jurnal Manado - Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) menggelar Sosiasialisasi Pemutakhiran Data Mandiri dengan Memanfaatkan Teknologi Informasi melalui Fitur Dataku pada Aplikasi ePegawai, Selasa (17/5/22) di Ruang CJ Rantung Kantor Gubernur Sulut.

Mewakili Gubernur Sulut Olly Dondokambey,  Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sulut, Asiano G. Kawatu, SE, M.Si. membuka kegiatan tersebut.

Dalam sambutannya Sekdaprov Kawatu menegaskan pentingnya kegiatan ini untuk mewujudkan data PNS yang akurat, terkini, terpadu, dan berkualitas “Guna meningkatkan kualitas layanan manajemen ASN interoperabilitas data ASN,” katanya.


Sekdaprov Kawatu juga memberikan apresiasi kepada jajaran Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Utara yang terus menerus bertransformasi dan berinovasi memberikan terobosan-terobosan hebat dan handal demi pengembangan kualitas dan peningkatan etos kerja seluruh Pegawai di lingkungan Pemprov Sulut, lewat program-program unggulan yang dihadirkan.

 

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Badan Kepegawain Daerah Provinsi Sulawesi Utara Clay J. H. Dondokambey, S.STP, MAP dalam laporannya menyampaikan bahwa, sosialisasi ini merupakan tindak lanjut dari Gerakan Sadar Data (GERAK) yang telah dicanangkan tanggal 17 Maret 2022 silam. Gerakan yang mendorong peran aktif pegawai meremajakan datanya  memanfaatkan teknolgi informasi yang telah dikembangkan yakni fitur Dataku pada aplikasi ePegawai.

Fitur yang terintegrasi dengan Satu Data Nasional (SAPK BKN) memungkinkan pemutakhiran data, tidak hanya dilakukan melalui operator tetapi dapat langsung dilakukan oleh masing-masing pegawai secara mandiri.


“Artinya kita membawa aplikasi ini lebih dekat ke pegawai yang mudah diakses dan seketika itu juga dapat langsung dimutakhirkan. Sehingga pada akhirnya dapat mewujudkan  data ASN yang akurat untuk keperluan perencanaan, pengembangan, kesejahteraan dan pengendalian PNS,” tandas Clay.


(*)