Jurnal,Mitra - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minahasa Tenggara (Mitra) melaksanakan Rapat bersama Pihak Badan Penyelengara Jaminan Sosial (BPJS) dalam rangka memvalidasi Data Penduduk yang akan diikutsertakan dalam Program Universal Health Coverage (UHC) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Tahun 2023.
Pemkab Mitra di Wakili Asisten 1 Arnold Mokosolang mengatakan bahwa pelaksanaan rapat bersama Pihak BPJS menghadirkan Dinas sosial, Para camat dan Hukum Tua dalam rangka memvalidasi Data Penduduk yang akan diikutsertakan dalam Program UHC JKN 2023."Program Pak Bupati James Sumendap di upayakan seluruh penduduk mitra tercover dalam program tersebut. Kami dapati laporan dari pihak BPJS, masih ada penduduk yang belum di verifikasi/ Validasi ulang oleh Pemerintah desa setelah dikembalikan oleh BPJS," katanya Selasa 17/1/23 dalam rapat yang dilaksanakan di lantai 3 kantor Bupati.
Pada kesempatan tersebut Mantan Kadis PMD itupun menghimbau kepada kepada Hukum Tua agar lebih proaktif, cermat dalam memvalidasi data kependudukan."Upayakan apa yang menjadi kekurangan di lengkapi supaya dapat diikutsertakan, karena jika tidak jelas dan lengkap berkasnya tidak bisa di cover dalam program pemerintah,"imbuh Mokosolang.
Dirinya menegaskan kepada para camat agar turun kelapangan mencari informasi jika ada masalah."Para Camat jangan menunggu, ini merupakan kerja kemanusiaan, harus tulus dan tanggap. Saya minta diminggu ini data sudah tuntas. Kepada masyarakat kami himbau segera mengkapi dokumen kependudukan, karena didapati masih ada masyarakat yang tidak punya NIK dan KTP bahkan ada yang tidak jelas domisilinya, ini membingungkan Hukum Tua karena tidak akan diusulkan didesa mana, yang akhirnya ketika ada masalah yangg di cari pemerintah juga. Ingat jika tidak punya KTP atau Nik tidak bisa di cover oleh program UHC JKN Tahun 2023,"tegas Mokosolang.(hak)