Tangguhnya Duet Olly - Steven
.jpg)
Jurnal Manado – Ekonomi Sulawesi Utara pasca pandemi dari tahun ke tahun terus meningkat. Hal itu dibuktikan dengan data yang berhasil dirangkum dari Badan Pusat Statistik (BPS) Sulut. Pada masa covid – 19 merajalela, yakni pada tahun 2020, ekonomi sulut sempat mengalami penurunan hingga -0,99 %.
Namun berbagai upaya dilakukan Gubernur Sulut Olly Dondokambey dan Wakil Gubernur Sulut Steven Kandouw dengan memanfaatkan sumber-sumber pendapatan baru antara lain melalui kerjasama pemerintah daerah dengan badan usaha. Peningkatan sektor pertanian, perikanan kelautan dan kehutanan serta sektor pariwisata juga terus digalakkan dengan membangun fasilitas sarana dan prasarana mulai dari bandara, jalan dan jembatan akses penghubung objek-objek wisata serta mempersiapkan dan memberdayakan masyarakat lokal sekitar kawasan wisata.
Bukan hanya itu saja, UMKM dan IKM skala rumah tangga terus didorong untuk meningkatkan pendapatan masyarakat yang pada akhirnya berpengaruh terhadap pergerakan ekonomi lokal.
Alhasil Ekonomi Sulawesi Utara tahun 2021 tumbuh sebesar 4,16 persen. Dari sisi produksi, sebanyak 16 lapangan usaha tumbuh positif, dengan pertumbuhan tertinggi dicapai oleh lapangan usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 12,72 persen. Dari sisi pengeluaran, semua komponen tumbuh positif kecuali pada komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah dan pertumbuhan tertinggi terjadi pada komponen Ekspor Barang dan Jasa sebesar 9,23 persen.
Seiring perjalanan waktu ditahun 2022, dimana pandemi belum juga usai gubernur dengan piawainya memainkan program “Mari Jo Bakobong”.Penguatan Ekonomi melalui Sektor Pertanian menuju Sulawesi Utara Berdaulat Pangan, Maju, dan Sejahtera. Baginya sektor ini memberikan kekuatan ekonomi Sulut. Dari unsur baik pemerintahan, organisasi agama, organisasi masyarakat di kabupaten /kota bergerak menjalankan program ini. Terbukti lagi, Data BPS bahwa 70 persen sektor pertanian memberikan kontribusi nyata bagi pertumbuhan ekonomi yakni 35 persen dari tanaman keras, 35 persen dari tanaman holtikultura.
Upaya – upaya menggenjot perekonomian sulut membuahkan hasil dimana BPS kembali mencatat ekonomi Sulut tahun 2022 tumbuh sebesar 5,42 persen, lebih tinggi dibanding capaian tahun 2021 yang tumbuh sebesar 4,16 persen.
Kepala BPS Sulut Asim Saputra dalam rilis yang disampaikan melalui kanal resmi BPS mengatakan bahwa perkembangan tren ekonomi Sulut di sepanjang tahun 2022 terus tumbuh positif dari semenjak triwulan I hingga triwulan IV.
Berdasarkan data BPS, menurut lapangan usaha Sulut 66,63% PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) tahun 2022 berasal dari pertanian, kehutanan, perikanan, perdagangan besar dan eceran; Reparasi mobil dan sepeda motor, konstruksi, industri pengolahan, serta transportasi dan pergudangan.
Di tahun 2023, perekonomian Sulawesi Utara berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku triwulan III-2023 mencapai Rp43,40 triliun dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp25,70 triliun.
Ekonomi Sulawesi Utara pada triwulan III-2023 mengalami pertumbuhan sebesar 5,40 persen (y-on-y). Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan yang tumbuh 13,93 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh komponen Pengeluaran Konsumsi LNPRT yang mengalami pertumbuhan sebesar 12,48 persen.
Sumber Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi Utara Triwulan III-2023 (y-on-y), dari sisi produksi adalah lapangan usaha Konstruksi dengan 1,59 persen. Sedangkan dari pengeluaran, sumber pertumbuhan tertinggi diberikan oleh komponen PMTB, yakni sebesar 3,28 persen.
Kepala Kanwil Ditjen. Perbendaharaan Sulawesi Utara, Ratih Hapsari Kusumawardhani mengatakan, diakhir bulan November 2023, perekonomian global masih dihadapkan dengan risiko perlambatan pertumbuhan ekonomi. Hal ini ditandai dengan beberapa indikator diantaranya yaitu tingkat inflasi di negara-negara maju yang masih relatif tinggi yang dimungkinkan berdampak pada kebijakan pengetatan moneter di negara-negara tersebut sehingga menekan likuiditas di tingkat global. Selain itu, perkembangan komoditas pangan yang relatif tinggi di berbagai negara perlu diwaspadai. Di tingkat nasional, pertumbuhan ekonomi sedikit mengalami perlambatan. Namun kondisi perekonomian Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) secara umum juga menunjukkan pemulihan dan penguatan seiring dengan meningkatnya aktivitas perekonomian dan masyarakat. Hal ini ditunjukkan dari beberapa indikator. Pertama, untuk tingkat inflasi, untuk bulan November 2023 secara year on year Indonesia mengalami inflasi sebesar 2,86%.
Di Sulut dalam periode yang sama untuk Nilai Tukar Petani (NTP) di Sulawesi Utara pada bulan November 2023 naik 0,93 persen menjadi 113,12. Sebaliknya, Nilai Tukar Nelayan (NTN) mengalami penurunan dari 110,5 di bulan Oktober ke 108,35 di bulan November. Secara umum, angka NTN Sulawesi Utara masih di atas nasional yang berada di angka 103,52. Namun demikian, untuk nilai NTP, Sulawesi Utara masih berada di bawah NTP Nasional yang sebesar 116,73. Dari sisi kinerja neraca perdagangan, Neraca Perdagangan (Ekspor Impor) di Sulawesi Utara pada November berada di 40,23 Juta USD dan menunjukkan peningkatan dari bulan Oktober pada 58,77 Juta USD.5. Selanjutnya, dari sisi pemerintah, ketidakpastian ekonomi di tingkat global yang masih terdampak oleh pandemi dan isu geopolitik global, direspon melalui kebijakan yang didanai oleh APBN dan APBD. Dalam pelaksanaan APBN di Sulawesi Utara, Pendapatan yang telah terealisasi adalah senilai Rp4,73 triliun atau 93,22% dari target yang telah ditetapkan, tumbuh 3,9% (yoy).6. Dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan negara, dibutuhkan pendanaan oleh APBN dimana sumber pendapatan terbesarnya adalah dari penerimaan pajak. Tercatat realisasi penerimaan pajak di Sulawesi Utara sampai dengan akhir November 2023 adalah sebesar Rp3,36 triliun atau telah terealisasi sebesar 87,96% dari target penerimaan tahun 2023. Penerimaan pajak di Sulawesi Utara pada bulan November 2023 tumbuh 0,85% secara yoy yang disebabkan adanya Program Pengungkapan Sukarela (PPS) yang menopang penerimaan Semester I Tahun 2022 sedangkan program tersebut tidak terjadi lagi di tahun 2023. Jika tidak memperhitungkan PPS maka penerimaan perpajakan tumbuh 8,99% (yoy).
Selain dari penerimaan pajak, salah satu sumber pendapatan APBN adalah dari pendapatan bea dan cukai dimana realisasi sampai dengan akhir November 2023, dilaporkan pendapatan bea dan cukai telah terealisasi sebesar Rp64,45 miliar. Untuk periode bulan November penerimaan Cukai terealisasikan sebesar Rp2,47 miliar, dan Bea Masuk sebesar Rp0,17 miliar serta realisasi Bea Keluar sebesar Rp0,35 miliar. Selain dari Perpajakan dan Bea Cukai, Pendapatan APBN lainnya adalah Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Capaian PNBP s.d 30 November 2023 adalah sebesar Rp1.310 miliar atau 108,54% dari pagu. Realisasi PNBP tumbuh 18,38% secara year on year dari periode yang sama tahun 2022.9. Dari sisi Belanja APBN, telah terealisasi sebesar 84,74% dari pagu, terkontraksi 2,1% dengan nilai sebesar Rp19,41 triliun. Dana Transfer ke Daerah, Belanja Pegawai dan dan Belanja barang menjadi komponen belanja terbesar yang ada. Belanja Barang telah terealisasikan 74,4% dari total pagu. Sedangkan untuk realisasi Belanja Modal telah terealisasikan 64,95%. Sampai dengan akhir November 2023 ini, berdasarkan pelaksanaan APBN di Sulawesi Utara tercatat defisit sebesar Rp14,67 triliun.
Transfer Ke Daerah (TKD) sampai dengan akhir November telah disalurkan mencapai Rp11,73 triliun atau 90,36% dari pagu. Dari angka tersebut, DAU menempati porsi terbesar realisasi TKD di wilayah Sulawesi Utara dengan realisasi Rp7,8 triliun dan disusul DAK Non Fisik Rp1,48 triliun. "Dari sisi pelaksanaan APBD, Pendapatan daerah telah terealisasi senilai Rp11,43 triliun atau 69,63% dari pagu, dengan komponen Pendapatan dari Dana Transfer menempati proporsi yang signifikan relatif terhadap Pendapatan Daerah. Dari sisi Belanja APBD, telah terealisasi sebesar Rp11,84 triliun atau 71,24% dari pagu. Belanja pegawai masih mendominasi komponen belanja, dari realisasi sebesar Rp11,84 triliun, Belanja Pegawai menempati posisi terbesar senilai Rp5,32triliun diikuti Belanja Barang Rp3,23 triliun, " pungkasnya.
(ramsan)