JurnalManado - Dalam pembahasan cukup alot selama beberapa hari untuk pembahasan rancangan peraturan daerah (ranperda) Anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan (APBDP) Tahun 2025.
Beberapa poin masukan dan catatan dari anggota Badan anggaran (Banggar) Dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi-Utara (Sulut) di pimpin Ketua Dewan dokter Fransiscus Andi Silangen didampingi tiga Wakil Ketua Royke A Anter, Michaela E Paruntu dan Stella Runtuwene itu masing-masing anggota Banggar memberikan masukan kepada Tim angggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang dipimpin Ketua Tim Plt Sekretaris Provinsi Sulut Tahlis Gallang.Banggar memberikan catatan dan point-point penting kepada TAPD mengingat pembahasan ini merupakan APBDP dari Pemerintahan baru Yulius Silvanus SE dan J Viktor Mailangkay SH MH. Tentunya, point-point masukan sesuai dengan visi-misi gubernur sejahtera untuk Sulut lebih sejahtera dan berkelanjutan. Dalam rapat dipimpin Ketua Dewan itu, memberikan kesempatan kepasa anggota Banggar untuk memberikan masukan dan saran serta memberikan point-point catatan penting sebagai bahan masukan untuk daerah tercinta Sulut ini.
Seperti masukan dari Anggota Banggar Nick Lomban memberikan point dan masukan terkait dengan pembahasan berkelanjutan dari APBD induk ke APBDP perubahan sehingga ada kesinambungan anggaran dari perubahan ke induk, begitu sebaliknya. Seperti contoh untuk anggaran di ruas jalan yang ada di Kota Bitung. Perlu ada anggaran yang harus diperhatikan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) berkesinambungan agar semua pembangunan yang ada di Kota Bitung dan Minut bisa selesai berjalan sesuai dengan harapan dari masyarakat. Hal ini tentunya merupakan suatu prestasi kepasa Pemerintahan yang baru dari Yulius Silvanus SE dan Wakil Gubernur J Viktor Mailangkay SH MH. "Kami berharap pak Sekprov bisa mendengarkan aspirasi dari kami sebagai bahan masukan menjadi catatan penting bagi kita semua agar visi-misi ini berjalan sesuai harapan masyarakat Sulut.
Sementara itu,Wakil Ketua Dewan Sulut Royke A Anter berharap anggaran untuk APBDP ini terwujud sesuai dengan harapan masyarakat sekaligus sesuai dengan visi-misi pembangunan yang berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat maju dan sejahtera. Untuk itu, sebagai anggota badan anggaran berharap semua yang disampaikan ke Ketua TAPD bisa diterima karena hal ini sangat penting. Contoh seperti pengembangan terminal yang ada di Kelurahan Liwas sampai sekarang belum tuntas pembangunan jalan tersebut. lni contoh contoh yang harus diperhatikan Pemprov Sulut. Agar visi misi bisa tercapai. Terminal Liwas penting karena terminal Paal 2 sudah tidak layak dan sudah berfungsi sebagaimana layaknya terminal. Disamping itu, diarea terminal Paal 2 saat ini sering macet sehingga secepatnya Pemprov Sulut memperhatikan akan hal ini. Supaya visi-misi gubernur ini tercapai.
Sementara itu, Wakil Ketua Dewan Sulut memberikan masukan soal penambahan anggaran di Balai pelatihan kesehatan (Bapelkes) untuk lokasi anggaran 700 juga untuk kegiatan di Bapelkes kiranya dapa diperjuangkan di anggaran Perubahan ini agar kegiatan do Bapelkes bisa berjalan sesuai yang diusulkan. Melihat anggaran sebelumnya ada pengurangan karena kondisi keuangan saat ini. Jadi Bapelkes ini untuk anggaran 700 sebaiknya ditambah agar kegiatan pelatihan di Bapelkes bisa berjalan dengan baik. Disamping itu pula sebagi wakil rakyat politisi Partai NasDem daerah pemilihan (dapil) Mitra-Minsel telah menyampaikan usulan untuk anggaran jalan antara Tateli-Mokupa dan Mokupa Tanawangko kondisi jalan di dua titik tersebut, semakin parah. Mengingat lokasi ruas jalan merupakan jalur trans Sulawesi sehingga tolong pak Sekprov di perhatikan dan menjadi catatan penting dari Pemprov Sulut.Sebagai mitra kerja Runtuwene optimis usulan ini akan diperhatikan Pemprov Sulut melalui TAPD.
Sementara itu, anggota banggar lain seperti Toni Supit memberikan masukan untuk sejumlah SKpD untuk dinaikkan anggarannya seperti di Satuan Polisi Pamong Praja (Pol-PP) harus ada tambahan anggaran. Mengingat Pol PP ini menjaga keamanan untuk, peraturan yang di langgar akan ditindak Pol PP. Perlu Pemprov Sulut memperhatikan akan hal ini. Sementara itu Anggota Dewan lain Amir Liputo berharap untuk ruas jalan yang ada di Kelurahan Paniki di Perumahan Gria Paniki lndah (GPI) sampai di Meras itu bisa diperbaiki karena susah banyak kerusakan jalan tersebut. Jika hal ini terwujud masyarakat akan berterima kasih kepada Pemprov Sulut.
Disamping masukan dari anggota Banggar ke tim TAPD angkara Banggar Hendri Walukow mengkritisi soal penggunaan anggaran di SKPD pada anggaran APBD lnduk sudah berapa persen serapannya. Jangan torang memberikan bantuan tambahan. Terus serapan anggaran tidak jelas berapa yang sudah dikeluarkan. Harus ada evaluasi sehingga anggaran yang diberikan kepada SKPD itu tidak mubazir. Sehingga anggaran ini betul-betul terpakai. "Anggora Dewan Politisi Partai Demokrat ini berulangkali menanyakan akan hal ini ke Pemprov Sulut. Anggaran di pos anggaran di SKPD bukan towo-towo melainkan melalui pembahasan resmi untuk anggaran. Jadi kira jangan main-main dengan anggaran ini. lni pembahasan di ruang rapat paripurna, bukan di rumah kopi. Jangan main-main dengan hal ini perlu ada evaluasi serapan anggaran di setiap SKPD.
Sementara itu anggota Badan anggaran Piere Makisanti dalam pembahasan mengusulkan untuk menyalurkan bakat atau hobi dalam kegiatan ayam. Pemerintah Provinsi usul dari anggota dewan daerah pemilihan (dapil) Minahasa-Tomohon, lomba sabun ayam. Kenapa demikian supaya semua hobi yang ada di masyarakat bisa disalurkan sehingga masyarakat pencinta ayam bisa dilombakan. Saya tidak sependapat kalau ketangkasan ayam sebaiknya ditiadakan. Saya sebagai wakil rakyat tidak sependapat dengan ketangkasan ayam. Kalau kontes ayam saya sangat setuju.Disamping itu pula sebagai anggota dewan dari fraksi PDIP memberikan apresiasi kepasa Pemrov Sulut, karena di APBDP aspirasi saya bisa masuk dalam anggaran perubahan ini. Seperti contoh untuk pembersihan eceng gondok di danau Tondano, beberapa ruas jalan.Provinsi yang masuk pada anggaran di APBDP. Sementara itu, Berty Kapojos juga mengusulkan kepada Sekprov untuk memberikan data dan informasi soal pokok-pokok pikiran yang sudah diusulkan ke Pemprov Sulut berapa yang diakomodir. Karena ini sudah mendekati reses atau bertemu konstituen. Kami bisa menyampaikan aspirasi ini ke masyarakat," sebut anggota DPRD daerah pemilihan (dapil) Bitung-Minut.
Anggota Banggar lnggrid JNN Sondakh memberikan masukan soal anggaran yang sudah diusulkan untuk masuk pada anggaran APBD Perubahan Tahun 2025 ini. Harus berpihak pada masyarakat sesuai dengan visi-,misi Pemerintahan baru YSK-Victory. Tentunya semua masyarakat sudah mengetahui vidi-misi ini. Sehingga saya sebagai wakil rakyat berharap APBDP sangat menyentuh kebutuhan masyarakat Sulut. Apresiasi dan berterima kasih atas respon cepat dari gubernur Sulut Yulius Silvanus SE langsung menindaklanjuti aspirasi Bukit Kasih Kanonang di Kabupaten Minahasa yang sudah beberapa lama tidak pernah di sentuh. Akhirnya pak gubernur langsung turun kelokasi mengecek langsung. Sehingga kami memberikan respon positif bagi gubernur dan jajaran sekaligus bakal di anggaran dalam anggaran untuk renovasi dari bukit kasih ini. Terima kasih pak Gub ucap politisi golkar Sulut daerah pemilihan (dapil) Tomohon-Minahasa itu.
Sementara itu, Plt Sekretaris Daerah (Sekprov) Tahlis Gallang mengatakan semua aspirasi yang disampaikan akan di catat menjadi catatan penting. Bagi Pemerintah Provinsi Sulut.Seperti usulan saran infrastruktur, disektor pendidikan, kesehatan, budaya, pariwisata sosial kemasyarakatan akan menjadi catatan penting untuk diusulkan dalam anggaran perubahan Tahun 2025. Lanjut Gallang semua masukan usulan dan koreksi buat kami Pemprov Sulut, akan ditampung termasuk usulan serta evaluasi anggaran per SKPD berapa serapan anggarannya baik di APBD induk maupun APBD perubahan sampai ke Kepala SKPD termasuk Assisten, Biro yang kurang hadir dalam pembahasan akan kami sampaikan di rapat bersama Kepala-Kepala SKPD. Hal-hal ini penting untuk disampaikan termasuk keseriusan SKPD dalam pembahasan dengan tim Banggar DPRD Sulut," sebut Gallang dengan nada tegas. la juga menambahkan soal pokir-pokir nanti diberikan datanya kepasa Dewan Sulut agar mengetahui terkait dengan berapa jumlah aspirasi yang diakomodir yang disesuaikan dengan anggaran dari Pemerintah Provinsi Sulut.
Setelah jadwal penyampai dari anggota Badan anggaran DPRD Sulut dilanjutkan dengan pendapat akhir Fraksi soal Rancangan peraturan daerah (Ranperda) APBDP Tahun 2025. Disampaikan sekaligus penyerahan dari Fraksi PDIP, Golkar, Demokrat, NasDem dan Gerindra, menerima Ranperda APBDP Tahun 2025 menjadi sebuah peraturan daerah (Perda). Sehingga dalam kesempatan itu, juru bicara Fraksi Piere Makisanti menyampaikan Fraksi PDIP mengusulkan Ranperda ini secepatnya diparipurnakan agar masyarakat bisa merasakan upaya Pemerintah Provinsi Lewat anggaran perubahan Tahun 2025. Sebagai Fraksi PDIP menyampaikan apresiasi kepada Tim TAPD yang sudah bersama-sama membahas diselang waktu yang cukup panjang demi kemajuan Sulut kedepan," sebut Politisi PDIP kepada wartawan yang hadir saat itu.
Diketahui pembahasan Ranperda tuntas Selasa (26/8/2025) selesai dibahas tinggal menunggu jadwal dari Badan Musyawarah (Banmus) menetapkan jadwal Paripurna untuk Ranperda
APBDP Tahun 2025 menjadi sebuah peraturan daerah (Perda). Semua pembahasan sesuai pemantauan wartawam selama pembahasan Banggar dan TAPD Pemprov Sulut. (ADV/tin)