Jurnal, Manado - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Ibnu Basuki Widodo, menekankan pentingnya komitmen kolektif untuk menjaga Sulawesi Utara (Sulut) tetap steril dari praktik korupsi. Pernyataan tersebut disampaikan usai memimpin rapat supervisi pencegahan korupsi di Ruang Cj. Rantung, pada Rabu (26/11/2025).
Dalam arahannya, Ibnu menggarisbawahi bahwa korupsi adalah ancaman multidimensi, bukan sekadar isu hukum biasa.
Ia menyebutnya sebagai "bencana sosial" dan "kanker" yang berpotensi melumpuhkan berbagai aspek kehidupan. Dampak destruktifnya mencakup kerusakan pasar dan persaingan usaha yang tidak sehat, penurunan mutu pembangunan, hingga pelemahan fondasi demokrasi dan hak asasi manusia.
"Bila kita mampu memutus rantai ini, Sulawesi Utara dapat menjadi contoh daerah yang transparan dan berintegritas," tegas Ibnu.
Untuk mencapai visi tersebut, KPK mendorong kolaborasi erat antara pemerintah daerah dengan seluruh elemen masyarakat. Sinergi ini dinilai krusial dalam membangun integritas dan membendung setiap celah korupsi yang juga dapat memicu kejahatan ikutan lainnya.
Rapat tersebut, yang dihadiri oleh jajaran penting seperti Wakil Gubernur Victor Mailangkay, Ketua dan Pimpinan DPRD Sulut, serta pejabat struktural Pemprov, diharapkan menjadi momentum penguatan komitmen bersama demi terwujudnya Sulut sebagai wilayah yang sehat dan berkeadaban.
(postman)