Jurnal Manado - Wakil Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Viktor Mailangkay menegaskan kembali komitmen pemerintah provinsi untuk memberantas korupsi melalui perbaikan sistem di area-area penting, termasuk barang dan jasa, layanan publik, serta pengelolaan keuangan dan aset.
Pernyataan ini disampaikan dalam sebuah acara koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi, di mana Pemprov Sulut menyatakan kesiapannya untuk berkolaborasi secara transparan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Dalam sambutannya mewakili gubernur, Mailangkay menyampaikan terima kasih kepada KPK sebagai mentor reformasi birokrasi, menekankan bahwa Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) siap bekerja sama dengan tim koordinasi dan supervisi KPK. "Setiap sen anggaran yang dikeluarkan Pemprov akan dipertanggungjawabkan dengan akuntabel," ujarnya.
Pemprov Sulut menggarisbawahi tiga komitmen utama:
Mempercepat digitalisasi pelayanan publik dan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) secara utuh sebagai garda terdepan melawan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).
Membangun budaya integritas, memastikan pejabat tinggi pratama menjadi teladan dan menciptakan suasana kerja bebas dari konflik kepentingan.
Menjadikan Sulawesi Utara model tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.
Mailangkay menutup pernyataannya dengan mengajak seluruh pihak menjadikan koordinasi sebagai komitmen bersama demi masa depan rakyat Sulawesi Utara yang lebih bermartabat.
"Mari kita berkoordinasi demi terwujudnya pemerintahan yng bersih, " pungkasnya
(postman)