JurnalManado - Kepala Badan Pembinaan dan Pengembangan Hukum Achmad Anang Henardy dalam Rapat Paripurna Dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi-Utara (Sulut,).
Menyampaikan hasil Laporan Hasil Penilaian (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemerintah Provinsi Sulawesi-Utara (Sulut) Provinsi Sulut Tahun anggaran 2025, Selasa (02/06/2026).BPK) RI dengan penilaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulut.
Penilaian WTP ini menjadi torehan penghargaan ke-12 berturut sejak 2014 sampai dengan 2025.
Ketua Komisi 1 Dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) Provinsi Sulut Brian Waworuntu mengatakan, memberikan apresiasi kepada Gubernur Sulut atas kerja-kerja sehingga mendapatkan LHP WTP ke 12 kali, kiranya kedepan dipertahankan hasil ini melalui kerja kerja SKPD dalam mendukung program-program pak Gubernur Sulut Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus SE.
Komisi 1 akan mengawal untuk catatan dari BPK RI memberikan waktu 60 khusus mitra kerja Komisi 1," tegas Legislator dua periode itu. (tino)