JURNAL,BOLMUT – Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat (BKDD) Kabupaten Bolaang Mongondoow Utara (Bolmut), Drs. Hi. Jusuf Lakoro melalui Sekretaris BKDD Bolmut M. Askali,S.Pd,M.Si memberikan jaminan proses seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) tenaga honorer kategori dua (K2) bebas dari kolusi korupsi dan nepotisme.
“Saya jamin proses seleksi tenaga honorer K2 bersih. Tidak ada titip menitip tenaga honorer untuk jadi CPNS,” tegas Askali di ruang kerjanya, beberapa hari lalu.
Ia menyatakan seleksi tenaga honorer K2 di lingkungan pemerintah kabupaten (Pemkab) Bolmut sudah dimulai. Proses pengangkatan tenaga honorer K2 menjadi CPNS akan dilaksanakan sesuai dengan aturan dan prosedur. Saat ini, Pemkab Bolmut melalui (BKDD) sudah mengumumkan nama-nama tenaga honorer K2 yang lolos verifikasi administrasi untuk di uji publik. Selama masa uji publik berlangsung, masyarakat bisa memberikan laporan, sanggahan maupun keberatan terhadap data-data tenaga honorer K2 yang dianggap tidak wajar. Namun begitu, sanggahan atau keberatan terhadap data tenaga honorer K2 harus disertai bukti yang otentik. Nantinya, sanggahan dan keberatan masyarakat akan dilaporkan BKDD Bolmut Badan Kepegawaian Nasional (BKN) bersama hasil laporan uji publik. Tidak menutup kemungkinan jumlah tenaga honorer K2 yang mengikuti uji publik akan mengerucut pada tahapan seleksi selanjutnya.
Askali juga berharap, masyarakat bisa memanfaatkan kesempatan uji publik ini untuk mengajukan laporan terhadap data yang tidak benar. Dengan begitu, seleksi tenaga honorer K2 benar-benar menghasilkan CPNS yang bersih dan tidak melakukan kecurangan dengan melakukan manipulasi data.
“Pemerintah menginginkan aparatur yang bersih dan tidak berbuat curang dalam penyelenggaran pemerintahan. Maka dari itu, pemerintah melakukan uji publik dalam pengangkatan tenaga honorer K2,” ujar Askali.
Tenaga Honorer K2 di lingkungan Pemda Bolmut Yang di usulkan ke BKN,471 orang dinyatakan lolos verifikasi administrasi dan berhak mengikuti tahapan uji publik. dan untuk saat ini sudah ada sekitar 51 nama yang mendapat laporan dari masyarakat.
“Hasil uji publik tenaga honorer K2 saat ini sedang di proses dan saat ini ada sekitar 50 orang yang dinyatakan mendapat komplen atau sanggahan.” Pungkas Askali.(**)
“Saya jamin proses seleksi tenaga honorer K2 bersih. Tidak ada titip menitip tenaga honorer untuk jadi CPNS,” tegas Askali di ruang kerjanya, beberapa hari lalu.
Ia menyatakan seleksi tenaga honorer K2 di lingkungan pemerintah kabupaten (Pemkab) Bolmut sudah dimulai. Proses pengangkatan tenaga honorer K2 menjadi CPNS akan dilaksanakan sesuai dengan aturan dan prosedur. Saat ini, Pemkab Bolmut melalui (BKDD) sudah mengumumkan nama-nama tenaga honorer K2 yang lolos verifikasi administrasi untuk di uji publik. Selama masa uji publik berlangsung, masyarakat bisa memberikan laporan, sanggahan maupun keberatan terhadap data-data tenaga honorer K2 yang dianggap tidak wajar. Namun begitu, sanggahan atau keberatan terhadap data tenaga honorer K2 harus disertai bukti yang otentik. Nantinya, sanggahan dan keberatan masyarakat akan dilaporkan BKDD Bolmut Badan Kepegawaian Nasional (BKN) bersama hasil laporan uji publik. Tidak menutup kemungkinan jumlah tenaga honorer K2 yang mengikuti uji publik akan mengerucut pada tahapan seleksi selanjutnya.
Askali juga berharap, masyarakat bisa memanfaatkan kesempatan uji publik ini untuk mengajukan laporan terhadap data yang tidak benar. Dengan begitu, seleksi tenaga honorer K2 benar-benar menghasilkan CPNS yang bersih dan tidak melakukan kecurangan dengan melakukan manipulasi data.
“Pemerintah menginginkan aparatur yang bersih dan tidak berbuat curang dalam penyelenggaran pemerintahan. Maka dari itu, pemerintah melakukan uji publik dalam pengangkatan tenaga honorer K2,” ujar Askali.
Tenaga Honorer K2 di lingkungan Pemda Bolmut Yang di usulkan ke BKN,471 orang dinyatakan lolos verifikasi administrasi dan berhak mengikuti tahapan uji publik. dan untuk saat ini sudah ada sekitar 51 nama yang mendapat laporan dari masyarakat.
“Hasil uji publik tenaga honorer K2 saat ini sedang di proses dan saat ini ada sekitar 50 orang yang dinyatakan mendapat komplen atau sanggahan.” Pungkas Askali.(**)